Sebagai perwujudan menyukseskan Program pemerintah Pusat, Provinsi Jawa timur dan Kabupaten Jombang dalam hal pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Desa Bareng melalui Kelompok Kerja PKK melakukan Pembinaan terhadap Generasi Muda melalui Sosialisasi terhadap penyalahgunaan Narkoba terhadap generasi muda Desa Bareng. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Tanggal 2 Juni 2025 di Aula Balai Desa Bareng dihadiri dengan antusias oleh Generasi Muda yang tergabung dalam Karang Taruna Desa Bareng.

Dalam kesempatan yang baik ini Bapak Kepala Desa Bareng, Bapak Sukriadi. SP menyampaikan arti pentingnya generasi mengetahui tentang bahaya Narkoba dan turunannya sehingga dapat mewujudkan tatanan kehidupan di wilayah desa bareng yang aman, damai tertib dan sejahtera. Dalam sambutannya Bapak Kepala Desa Bareng juga mewanti wanti jangan sampai generasi Muda Desa Bareng terjerumus dalam penggunaan NARKOBA di dalamya termasuk Minuman Beralkohol. mengingat bahayanya bagi generasi Muda yang merupakan Generasi Penerus Bangsa. Hindari juga tawuran tawuran yang tergabung dalam Gengstar gengster imbuhnya. dalam sambutan pamungkasnya bapak Kepala Desa menyampaikan kepada peserta sosialisasi ikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga ilmunya nanti bisa diterapkan di lingkungan masing masing.

Kesempatan ini panitia pelaksana kegiatan menghadirkan Nara sumber yang kompeten dalam tataran tataran tertentu, Dalam tataran segi Agama Panitia menghadirkan Nara sumber dari Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bareng. Dan dalam tataran Hukum Nara sumber yang mendampingi dalam acara ini adalah dari personil Kepolisian Sektor Bareng POLSEK BARENG. Antusias peserta sangat terasa dalam acara ini, diimbangi joke joke yang mengena dari pemateri sehingga menambah gayengnya suasana kegiatan tersebut.

Di penguhujung acara yang ditemui secara terpisah Ketua Tim Penggerak PKK ( TP-PKK ) Desa Bareng, Ibu Semiati menaruh harapan besar semoga dengan adanya Sosialisasi ini Generasi Muda Desa Bareng semakin solid dan sudah tidak ada lagi yang menggunakan Narkoba dalam bentuk apapun, dan bisa menggunakan waktu mudanya dengan kegiatan kegiatan yang positif sehingga diharapkan Keamjuan Desa Bareng digerakkan oleh generasi Muda. Harapan Kita bersama kita mempersiapkan Generasi muda sejak sekarang guna menyongsosng Indonesia emas tahun 2045. Dan yang terpenting kegiatan ini tidak berhenti sampai disini, tentunya harus ada implementasi dan penerapan di lingkungan masing masing dan generasi yang hadir mau menjadi agen penggerak untuk teman dan saudaranya agar menjauhi Norkoba mengingat Bahayanya sangat luar biasa Imbuh dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bareng. ( Red )

Bareng, Jombang – Pemerintah Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Peta Pola Ruang Desa Digital sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola wilayah dan perencanaan pembangunan desa yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program digitalisasi desa yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk tenaga ahli perencanaan wilayah serta pendamping desa. Proses pemutakhiran peta ini melibatkan pengumpulan data spasial dan informasi tata guna lahan terbaru, guna menyesuaikan dengan kondisi aktual serta kebutuhan pembangunan desa saat ini dan ke depan.

Kepala Desa Bareng (Sukriadi) dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemutakhiran peta pola ruang digital ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai pemanfaatan lahan di wilayah desa, baik untuk permukiman, pertanian, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, maupun kawasan strategis lainnya.

“Dengan adanya peta pola ruang desa digital yang mutakhir, kami berharap perencanaan pembangunan ke depan menjadi lebih terarah dan berbasis data. Ini juga penting untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, perangkat desa, dan lembaga desa lainnya, agar hasil pemetaan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan aspirasi warga.

Pemutakhiran peta ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah Desa (RTRWDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga arah pembangunan desa dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemerintah desa kini diwajibkan untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Kewajiban ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 serta UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem Informasi Desa merupakan sarana digital yang memungkinkan pemerintah desa menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat. Informasi yang dimuat dalam SID meliputi data kependudukan, profil desa, potensi wilayah, program pembangunan, hingga laporan penggunaan anggaran.

“Kami mendorong setiap desa agar tidak hanya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi juga aktif memperbarui data dan informasi di Sistem Informasi Desa,” ujar Ipan Zulfikri, penggiat teknologi desa dari PT Infinity Geo Tech. Menurutnya, SID bukan hanya alat bantu administrasi, tetapi juga jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas.

Namun, implementasi SID di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa desa terkendala jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan SDM, hingga belum adanya dukungan anggaran operasional untuk pengelolaan sistem informasi secara profesional.

Meski begitu, pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT terus memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas operator SID di desa-desa seluruh Indonesia. Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan menjadi fondasi utama bagi desa digital dan pemerintahan desa berbasis data.

Dengan adanya SID, masyarakat desa kini tidak perlu lagi datang ke kantor desa untuk sekadar menanyakan program pembangunan atau laporan keuangan. Semua bisa diakses secara daring, sebagai bentuk transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih baik.